perundanganyang dapat dijadikan rujukan hukum atau kebijakan. Ini berarti pemerintah setuju dan mendukung praktik sunat perempuan sekaligus tunduk pada fatwa MUI yang tidak termasuk hirarkhi peraturan perundang-undangan Indonesia. Kekuatiran bahwa anak perempuan akan menghadapi praktik tradisional yang berbahaya bagiKarakter Pancasila lahir dari sebuah tantangan yang perlu dijawab. Ia dilahirkan dari kenyataan ketika bangsa ini menghadapi masalah yang amat mendesak dan menentukan, yaitu: negara macam apa yang harus dibangun atau dibentuk supaya tetap bersatu akibat dari adanya kemajemukan suku, agama, ras, dll.. Dengan didasarkan pada kemajemukan tersebut Setiapkebijakan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public interest) 2.2 Syarat-Syarat Kebijakan publik yang ideal Adapun beberapa syarat kebijakan publik yang baik.kebijakann publik yang baik otomatis harus sesuai dengan namanya yaitu kebijakan yang benar-benar pro publik atau melayani publik.berdasarkan pengamatan dan Tidakada pengaruh lain yang diterima jika tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Bagian dari Pengamalan Pancasila Secara Subjektif dan Objektif Pengamalan Pancasila secara subjektif yaitu pengamalan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara , UUD 194 sebagai konstitusi, dan seluruh aturan perundang-undangan di bawahnya.
Kamiharap makalah ini, yang mengangkat topik "Demokrasi Pancasila", dapat berguna Ketidaksetujuan pada kebijakan pemerintah disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga tinggi negara yang merupakan salah satu fungsi DPR. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan yang
yangterkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup lima hal, yaitu sebagai berikut. 1. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religious, Gnn6. 266 165 111 252 356 47 291 278 44